Pengelola Tol Wajib Sediakan 30 Persen Lahan Rest Area untuk UMKM

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:Pooch sports open website

"Setiap usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keterangan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," dalam beleid tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email

Namun demikian, poin selanjutnya juga menyebutkan bahwa tak sembarang UMKM dapat membuka usahanya di rest area, melainkan hanya UMKM yang telah secara resmi mengantongi surat keterangan sebagai UMKM.

Penting diketahui bahwa dikeluarkannya peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 104 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagaimana ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) rest area merupakan salah satu persyaratan penyesuaian tarif jalan tol.

Penetapan 30 persen rest area untuk UMKM ini berlaku untuk seluruh jenis jalan tol, baik yang telah beroperasi maupun jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

Aturan ini sejatinya telah resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta dan diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Salah Satu Syarat Kenaikan Tarif Tol, Tingkatkan Standar Pelayanan Rest Area

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewajibkan pengusaha jalan tol untuk mengalokasikan lahan tempat istirahat dan pelayanan (TI) atau rest area sebesar 30 persen khusus untuk Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah (UMKM).

Keharusan tersebut ditetapkan melalui beleid baru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang jalan tol.

Pengelolaan rest area yang modern, profesional, dan berkualitas juga akan memengaruhi keputusan kenaikan tarif ruas jalan tol terkait.

"Untuk mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," seperti dikutip dalam Pasal 7A poin 2 melalui laman jdih.setkab.go.id, Senin (22/02/2021).